ambarnews.com – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sejumlah kalangan mengingatkan penyelenggara pemilu mengantisipasi permasalahan yang berpotensi muncul, seperti money politic/politik uang.
Ketua Relawan Prabowo Luwu Utara (Lutra), Muhammad Nur mengingatkan penyelenggara pemilu mengantisipasi politik uang menjelang PSU, terutama yang dilaksanakan setelah Idulfitri 1446 Hijriah.
“Politik uang yang dianggap bisa menjadi persoalan, dan ditambah dengan wujudnya sembako, saya pikir itu memang harus diantisipasi,” sebutnya pada media ini, Jumat 7 Maret 2025.
Dia juga menuturkan fenomena politik uang perlu diantisipasi karena kerap menjadi strategi meraih suara. “Kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, saya pikir memang itu menjadi pilihan yang harus diawasi ya, atau harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat,” ujarnya.
Nur mengatakan bahwa, antisipasi perlu dilakukan karena PSU membatasi kampanye para calon kepala dan wakil kepala daerah. “Jadi strategi sembako politik uang itu menjadi pilihan yang rasional bagi calon untuk bisa menaikkan suaranya. Apalagi kampanye mereka dibatasi ya,” tambah dia.
Karena itu, dia berharap penyelenggara pemilu dapat mengantisipasinya agar tidak berdampak terhadap kualitas PSU yang akan dilakukan. “Apalagi kalau dilaksanakan setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kan tidak ada jaminan juga bahwa tidak menerima bantuan-bantuan karena bagaimanapun ya kehidupan masyarakat hari ini memang sulit gitu,” ungkap dia.
Ketua Repro Lutra memandang perlu Bawaslu bekerja ekstra untuk mengantisipasi politik uang menjelang PSU. “Penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, harus bekerja ekstra untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Dia mengatakan kerja ekstra dibutuhkan, terutama untuk penyelenggaraan PSU setelah Lebaran 2025 yang dia nilai punya tantangan berat terkait dengan politik uang. Kegiatan politik uang, menurutnya, bisa disamarkan dalam bentuk bingkisan Lebaran atau kegiatan santunan selama bulan puasa.
Nur juga menuturkan, permasalahan pertama adalah keluhan tentang politik biaya tinggi. Hal itu terjadi di ruang-ruang ‘gelap’ yang tidak kompatibel dengan akuntabilitas laporan dana kampanye pasangan calon.
“Kalau dilihat laporan dana kampanye pasangan calon, semua masuk akal, semua realistis, tetapi pilkada biaya tinggi selalu menjadi keluhan,” ujarnya.
Masalah kedua, kata dia, politik uang atau jual beli suara (vote buying). “Bahkan mulai dikemas dengan kontrak politik berbasis privat yang transaksional, menyertakan angka-angka per pemilih dengan kemasan kontrak politik.
Kemudian, dia mengungkapkan adanya politisasi dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa yang kemudian berdampak pada pemungutan suara ulang serta diskualifikasi calon.
Dan masih terjadi pula keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana serta penyelenggara negara dan daerah, khususnya ketika berkelindan dengan hubungan keluarga dan kekerabatan.
*** Yustus
