ambarnews.com – KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi, Rabu 5 Maret 2025 kemarin. Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang kesiapan KPU dan Pemkot Palopo untuk menggelar PSU Pilwalkot. Termasuk kesiapan anggaran yang akan ditanggung oleh Pemkot.
“Iya, kami juga membahas anggaran tadi. Jadi kami mengusulkan sekira Rp11,5 miliar untuk kebutuhan logistik PSU pemilihan wali kota,” sebut Hasbullah.
Hasbullah menuturkan, anggaran Rp11,5 miliar tersebut sudah mencakup seluruh logistik pemilihan. Mulai dari pendaftaran, suarat suara, badan adhoc dan tungsura (pemungutan dan penghitungan suara).
“Dalam pertemuan tadi, pada prinsipnya, Pemkot Palopo sangat siap soal anggaran yang kami usulkan. Apalagi mereka sudah menyiapkannya bersama dengan DPRD,” ujarnya.
Meski begitu, Pemkot Palopo bersama Inspektorat akan melakukan review anggaran. Sebab mereka juga ingin tetap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.
“Setelah mereka melakukan review, kami akan kembali bertemu dengan Pemkot Palopo untuk melaporkan hasil reviewnya. Tapi pada prinsipnya, mereka siap,” jelasnya.
Sementara itu, Kordiv Teknis Penyelenggara Pemilihan KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya mengungkapkan, selanjutnya pihak KPU Sulsel akan melakukan rapat koordinasi bersama partai politik, serta mensosialisasikan tahapan bersama stakeholder di Kota Palopo.
“Di Palopo kan ada yang standby, Insyaallah kita siap. Apapun itu demi bangsa dan negara kita harus siap,” ungkapnya.
Sementara pula William Marthon Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Rakyat Miskin Demokratik di Palopo mengemukakan pada media ini, Jumat 7 Maret 2025 bahwa, sudah menjadi hal lumrah isu-isu korupsi selalu mencuat dan menjadi diskursus publik pada setiap percaturan siksesi politik.
” Tentunya kita berhatap PSU nantinya yang terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah sosok yang berintegritas moral dan berkemampuan leadership, bukan sosok penguasa yang justru dapat berpotensi menjadi pembegal anggaran pemerintah.
Lanjutnya bahwa, selama kurun waktu satu dekade terakhir, berbagai isu dugaan korupsi di Kota Palopo mencuat dan jadi sorotan Civil Society serta menjsdi viral di media massa dsn sosial. Rezim sebelumya mewariskan utang sampai mencapai kurang lebih Rp250 milliar.
*** Yustus
