JAKARTA—AMBARNEWS.COM || Pemerintah terus mematangkan program pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Khusus Bioetanol yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng. Pertemuan yang berlangsung di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, itu membahas konsolidasi lahan dan pengembangan komoditas pertanian yang dapat menjadi bahan baku bioetanol.
Dalam arahannya, Mentan Amran menyampaikan pemerintah menyiapkan lahan sekitar 1 hingga 2 juta hektare untuk mendukung pengembangan produksi etanol secara masif di berbagai daerah.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Tiga komoditas yang menjadi perhatian dalam program tersebut yakni tebu, jagung, dan singkong. Khusus pengembangan tebu, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta hektare.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap hasil penanaman awal sebelum menentukan arah pengembangan dan kemungkinan perluasan lahan pada Januari mendatang.
Untuk mendukung produktivitas di lapangan, Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi daerah yang masuk dalam pengembangan program.
Pemanfaatan lahan akan diarahkan pada kawasan yang sesuai, termasuk lahan tanaman pangan dan agroforestri. Pemerintah juga menekankan pentingnya aspek legalitas lahan sebelum menentukan langkah pemanfaatan kawasan lainnya.
Program pengembangan bioetanol tersebut berkaitan dengan rencana percepatan penerapan E20, yakni penggunaan campuran etanol sebesar 20 persen dalam bahan bakar.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pengembangan komoditas untuk kebutuhan energi tetap berjalan beriringan dengan agenda ketahanan pangan. Perluasan areal untuk bahan baku bioetanol tidak diarahkan untuk mengganggu kawasan produksi pangan utama.
“Sektor pertanian memiliki peran strategis untuk mendukung kedua agenda tersebut. Produksi pangan tetap dijaga, sementara komoditas pertanian lainnya dikembangkan untuk kebutuhan energi nasional,” tutur Amran.
Kehadiran Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam rakor tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam konsolidasi awal pemerintah pusat bersama puluhan kepala daerah untuk membahas kesiapan lahan dan potensi pengembangan bahan baku bioetanol di daerah.
Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan dukungan sektor pertanian bagi agenda ketahanan energi nasional.
