Mamuju ambarnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 guna memastikan pembangunan berjalan lebih adaptif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelesaian Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring pada Senin (13/7/2026).
Perubahan RKPD menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika fiskal daerah, sekaligus memastikan program dan penganggaran tetap selaras dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” melalui kerangka pembangunan Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan perubahan RKPD dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 semakin efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan ini menjadi langkah nyata agar APBD lebih fokus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami juga mengoptimalkan pemanfaatan SiLPA tahun 2025 sebesar Rp5,119 miliar untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam bingkai Panca Daya,” ujar Amujib.
Selain penyesuaian alokasi anggaran, pemerintah daerah juga melakukan penyempurnaan sejumlah indikator kinerja utama agar target pembangunan lebih realistis, terukur, dan tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik.
Dalam dokumen Perubahan RKPD 2026, terdapat sejumlah substansi penting yang disepakati, di antaranya penyelarasan struktur perencanaan menjadi 153 program, 359 kegiatan, dan 1.448 subkegiatan agar konsisten dengan pelaksanaan anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulbar juga menyesuaikan target investasi daerah menjadi 9,65 persen serta Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 75,46 dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan capaian pembangunan sebelumnya.
Aspek mitigasi bencana turut menjadi perhatian melalui penyesuaian target Indeks Risiko Bencana menjadi 205 sebagai respons terhadap karakteristik wilayah Sulawesi Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan efisiensi belanja daerah melalui rasionalisasi belanja barang dan jasa sebesar 16,57 persen dari rencana awal sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Penyesuaian target tersebut dilakukan berdasarkan kondisi fiskal dan capaian eksisting Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025,” jelas Amujib.
Dalam proses fasilitasi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena menjadi provinsi keempat di Indonesia yang berhasil menyelesaikan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2026.
Selain apresiasi, berbagai kementerian dan lembaga juga memberikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan dokumen, terutama terkait efektivitas pelaksanaan program, akurasi data pembangunan, serta pencapaian target indikator kinerja.
Seluruh rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Bapperida Sulbar bersama seluruh perangkat daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen Perubahan RKPD 2026.
Hasil fasilitasi ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program pembangunan yang lebih terukur, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Melalui penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat efektivitas belanja daerah, serta mempercepat pencapaian target pembangunan guna mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. adv/adv
