MAMUJU ambarnews.com— Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo SS) Sulawesi Barat bekerja sama dengan OPD terkait terus memacu percepatan pendataan digital warga miskin sekaligus perluasan akses Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini dilakukan dengan menambah jumlah agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang melibatkan ASN, aparat desa, TNI, Polri, hingga masyarakat umum agar dapat menjangkau warga secara lebih luas.
Berdasarkan data portal digital Perlinsos per 1 Oktober 2026, Sulawesi Barat berhasil mencatatkan 46.162 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 10,2% dari total target 454.859 KK yang ditetapkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Capaian ini menempatkan Sulawesi Barat di peringkat ke-6 nasional untuk tingkat persentase cakupan terbanyak di level provinsi, di bawah Bali (50,5%), Aceh (20,8%), NTB (18,6%), Kepulauan Riau (14,2%), dan DIY (13,0%).
Kepala Diskominfo SS Sulbar, Ridwan, mengungkapkan bahwa sejauh ini kontribusi pendataan terbesar didominasi oleh aparatur sipil negara.
“Agen yang melakukan pendataan terbanyak dari unsur ASN Pemda untuk sementara ini, Sulbar di urutan ke enam nasional pada level provinsi,” terang Ridwan.
Secara rincian kontributor kanal, agen terbanyak disumbang oleh Pegawai Pemda (ASN/PPPK), disusul Pendamping PKH, Self Service, Pendamping TKSK, hingga operator desa dan unsur TNI/Polri. Sementara itu, jika dilihat dari cakupan per wilayah di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar memimpin capaian tertinggi jauh melampaui daerah lain dengan persentase 28,5%, disusul Mamasa (1,6%), Majene (0,8%), Pasangkayu (0,5%), Mamuju (0,5%), dan Mamuju Tengah (0,3%).
Ridwan mengingatkan bahwa keterlibatan ASN sebagai agen Perlinsos merupakan penegasan langsung dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Instruksi tersebut mewajibkan seluruh ASN Pemprov Sulbar mengambil peran aktif dalam memperkuat ketepatan data kesejahteraan daerah.
Keakuratan data Perlinsos ini menjadi krusial karena menjadi pijakan utama pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, sekaligus memastikan penyaluran berbagai bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. adv/andibunga
