MAMUJU ambarnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut diwujudkan melalui koordinasi Satgas MBG provinsi bersama Satgas MBG kabupaten se-Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Senin (2/11/2026).
Upaya ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Melalui program MBG, pemerintah berkomitmen mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Pangan Sulawesi Barat Suyuti Marzuki, dan dihadiri Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani Basharoe, Wakil Bupati Mamasa Sudirman, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Ary T. Suly, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hubungan Kelembagaan Hajrul Malik, Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Sulawesi Barat Firazh Ahmadilla M., serta perwakilan Satgas MBG kabupaten se-Sulawesi Barat, Korwil SPPG kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Suyuti Marzuki, menekankan pentingnya keseriusan Satgas MBG provinsi dan kabupaten dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Ia meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat, inspeksi dan evaluasi SPPG segera dilaksanakan, serta keamanan pangan dan kelancaran rantai pasok menjadi perhatian bersama.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Majene dan Wakil Bupati Mamasa menyampaikan kesiapan pemerintah kabupaten melalui Satgas MBG masing-masing untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan program.
Keduanya menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi serta menindaklanjuti berbagai kebijakan dan langkah pengawasan sesuai kewenangan di daerah.
Pembahasan juga menitikberatkan pada percepatan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG berdasarkan 14 indikator, meliputi aspek operasional, kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Setiap temuan hasil pemeriksaan diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Selain pengawasan, penguatan rantai pasok pangan menjadi perhatian penting melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kesinambungan pasokan bahan pangan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.
Pemerataan layanan MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga menjadi prioritas. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi SPPG perlu mempertimbangkan kondisi geografis, akses distribusi, serta ketersediaan bahan pangan di setiap wilayah agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat bersama Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hubungan Kelembagaan dijadwalkan melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional Pusat di Jakarta pada Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan program MBG, percepatan operasionalisasi SPPG di wilayah 3T, serta penguatan keamanan pangan dan rantai pasok.
Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap pelaksanaan program MBG semakin optimal, memenuhi standar keamanan pangan, serta menjangkau seluruh masyarakat secara merata.adv/andibunga
