Mamuju ambarnews.com– Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar pada APBD tahun 2027 melalui rapat paripurna, Rabu 7 Oktober 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Wakil Ketua Suraidah Suhardi, dan dihadiri Sekprov Junda Maulana hingga anggota DPRD Sulbar.
“Saya sudah menerima seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD tahun 2027 dan sudah jawab. Saat ini kita harus memulai kebijakan pemerintah bahwa arah kebijakan pemerintah khususnya kepada otonomi daerah itu semakin kecil,” kata Gubernur Sulbar.
Ia mengatakan dalam penyusunan program APBD tahun 2027 Pemprov memperhatikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro pemerintah.
“Saya melihat ada optimisme yang tinggi dan alhamdulillah APBN 2027 Indonesia mencatat sekitar Rp 4.080 triliun, dengan melihat itu kita berharap bahwa TKD juga akan naik. Jadi kita optimis di tahun 2027 yang kita bawa ke DPRD untuk menjadi Ranperda APBD Sulbar,” ungkapnya.
Namun, dalam perjalanannya Pemprov Sulbar mendapat rancangan TKD ternyata tidak sesuai dengan optimisme dari rancangan yang diajukan ke DPRD, dimana berkurang sekitar Rp 156 miliar.
“Makanya upaya terhadap peningkatan PAD sudah berusaha maksimal, tapi memang PAD ada yang diambil kewenangan oleh pusat. Jadi memang sulit bagi kita saat ini, upaya-upaya dilakukan Bapenda Sulbar terus dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, dirinya juga sepakat terhadap belanja operasional yang bisa diefesienkan sesuai sorotan DPRD Sulbar dan ini dibahas serta dilakukan perbaikan pada tingkat pembahasan selanjutnya.
“Ada juga belanja operasional yang tidak dapat didiskusikan seperti dana BOS dan belanja lainnya yang ditangani langsung oleh pusat. Namun belanja operasional di OPD silahkan untuk dikritisi dan diperbaiki pada tingkat pembahasan di komisi,” paparnya.
Selanjutnya, Pemprov Sulbar terus menggenjot pertumbuhan ekonomi agar mengalami kenaikan dengan melaksanakan berbagai program seperti pelaksanaan pasar murah.
“Begitu juga penurunan kemiskinan ekstrim yang ditangani PASTIPADU tentunya diberikan dukungan yang kuat. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa kita capai dan penurunan kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan,” tandas SDK.
Pada jawaban Gubernur Suhardi Duka terhadap pandangan fraksi DPRD Sulbar semuanya disepakati untuk dilanjutkan pembahasan selanjutnya. adv/andibunga
