Makassar

Bupati Soppeng Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Terima Sertifikat Aset Jalan dan Pasar

×

Bupati Soppeng Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Terima Sertifikat Aset Jalan dan Pasar

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR—AMBARNEWS.COM || Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Makassar, Selasa (6/10/2026). Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menerima sertifikat aset daerah.

Sertifikat yang diterima Pemkab Soppeng berkaitan dengan aset jalan raya dan pasar. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi forum pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam membahas pengelolaan aset daerah, Barang Milik Daerah (BMD), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Selain Kabupaten Soppeng, penyerahan sertifikat aset daerah juga diberikan kepada Kabupaten Takalar, Kota Parepare, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bone.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi penyerahan sertifikat tersebut. Menurutnya, sertifikasi aset merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Selain persoalan aset, forum tersebut juga membahas pentingnya fasilitasi dan kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Sinergi tersebut mencakup pengelolaan aset, penanganan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, serta berbagai sektor pembangunan lainnya.

Bagi Kabupaten Soppeng, penerimaan sertifikat aset jalan raya dan pasar menjadi langkah penting dalam memperkuat legalitas aset milik daerah. Kepastian administrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan daerah yang membutuhkan dukungan lintas lembaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *