Mamuju ambarnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bidang Politik, bertempat di Hotel Berkah, Kamis (12/2/2026).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran., hadir sebagai narasumber utama. FGD tersebut diikuti oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur akademisi, perwakilan tiap partai, serta tokoh masyarakat dan para undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, M. Khalil Qibran menegaskan pentingnya penguatan demokrasi di daerah melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta penguatan peran lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun sistem politik yang sehat dan berkeadilan.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” ujar Khalil
Beliau juga menekankan bahwa pengembangan IDI harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan literasi politik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
“kami sebagai lembaga DPRD yang masuk dalam kategori pengawas dan penganggaran serta legislatif mendukung penuh program ini karena Pak Gubernur melihat, bahwa indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat ini harus naik. Tapi, kita lihat juga bahwa indikator ini harus didukung dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat” Ujarnya
“Kita lihat bahwa banyak pelaku politik yang sampai hari ini terus terjun kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Salah satunya di DPR ini kita lakukan di hearing dialog maupun di reses”. Sambung beliau
“Di FGD ini perlu ada solusi konkret yang keluar dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat ini di dalam sumber daya manusianya yaitu peran aktif dari masing-masing OPD. Bukan cuma Kesbangpol saja, ada Infokom, ada Baperida, terus ada Biro Hukum yang harus memaksimalkan target masalah capaian indikator di tahun 2024” Tutupnya.
Sementara itu, pihak Badan Kesbangpol Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan rekomendasi strategis dari berbagai unsur, guna memperkuat perencanaan program peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu Membangun SDM yang unggul dan berkarakter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.red/adv
