AMBARNEWS.COM || Pemerintah pusat setiap tahun menggelontorkan dana desa bernilai triliunan rupiah untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik semangat pemerataan pembangunan itu, masih banyak desa yang diselimuti praktik penyimpangan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi justru terjadi di tingkat paling bawah: pemerintahan desa.
Korupsi dana desa sering kali tidak tampak di permukaan. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, selalu ada jejak dan tanda-tanda khas yang bisa menjadi “alarm bahaya” bagi warga dan aparat pengawas.
Seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menuturkan,
“Korupsi di desa jarang dilakukan secara terbuka, tapi jejaknya bisa dilihat dari ketidakwajaran administrasi dan perilaku aparatnya.”
Berikut 10 ciri desa yang patut diwaspadai karena berpotensi melakukan penyelewengan dana desa:
- Transparansi Keuangan Rendah, Warga Tak Tahu Anggaran
Desa yang jujur biasanya menempelkan papan informasi APBDes di balai desa dan memperbaruinya secara rutin. Namun di desa yang rawan korupsi, papan tersebut jarang diperbarui—bahkan tidak ada sama sekali.
Warga sulit mengetahui berapa dana yang diterima dan digunakan untuk apa. Setiap kali ditanya, aparat sering menjawab singkat: “Sudah diatur, nanti diumumkan.”
Minimnya keterbukaan ini membuka celah penyalahgunaan karena masyarakat tidak bisa ikut mengawasi.
- Laporan Administrasi Fiktif, Dokumen Penuh Rekayasa
Dokumen administrasi di atas kertas terlihat rapi, tapi kosong di lapangan.
Kwitansi, daftar hadir rapat, laporan kegiatan, hingga foto dokumentasi sering kali hasil rekayasa.
Contohnya, laporan pelatihan lengkap dengan tanda tangan peserta, padahal kegiatan itu tidak pernah dilaksanakan.
Seorang pejabat Inspektorat menegaskan,
“Bukti administrasi bisa dibuat, tapi fakta lapangan tidak bisa disembunyikan.”
- Proyek Fisik Asal Jadi, Volume Tak Sesuai Laporan
Pembangunan jalan desa, drainase, sumur bor, rehab posyandu, hingga jembatan sering menjadi sasaran korupsi.
Ciri khasnya: kualitas rendah, volume berkurang, dan bahan bangunan diganti lebih murah.
Di laporan resmi, panjang jalan disebut 300 meter, tetapi di lapangan hanya 250 meter.
- Kepala Desa Tiba-Tiba Kaya, Gaya Hidup Meningkat Drastis
Perubahan gaya hidup mencolok—membeli mobil, merenovasi rumah, atau sering bepergian—sering menjadi tanda ketidakwajaran.
Meski tidak semua peningkatan kesejahteraan berarti korupsi, hal ini patut diwaspadai jika disertai lemahnya transparansi anggaran.
- Musyawarah Desa Hanya Formalitas
Desa yang sehat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Sebaliknya, di desa yang rawan korupsi, musyawarah hanya formalitas.
Semua keputusan sudah ditentukan oleh kepala desa dan kelompok dekatnya, sementara usulan warga jarang dipertimbangkan.
- Jabatan Strategis Dipegang Keluarga atau Kroni
Penempatan istri, anak, atau kerabat sebagai pelaksana kegiatan sering terjadi.
Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan membuat pengawasan internal lumpuh.
Audit dari berbagai daerah menunjukkan, desa dengan struktur nepotistik cenderung memiliki lebih banyak temuan keuangan.
- Dana Cair, Tapi Kegiatan Tak Tampak
Ciri klasik korupsi dana desa adalah kegiatan tidak terlaksana meski dananya sudah cair.
Misalnya, program ketahanan pangan atau pembangunan jalan yang tak kunjung selesai dengan alasan cuaca buruk atau bahan belum datang.
Padahal, jika ditelusuri, dana tersebut sudah digunakan untuk hal lain.
- Budaya Takut, Warga Enggan Mengkritik
Masalah serius lainnya adalah budaya diam.
Banyak warga takut mengkritik karena khawatir kehilangan bantuan atau dikucilkan dari kegiatan sosial.
Budaya ini membuat pengawasan sosial di desa nyaris mati total.
- Hasil Audit Tidak Dipublikasikan
Desa yang bersih biasanya terbuka terhadap hasil audit.
Sebaliknya, desa yang bermasalah kerap menolak atau menunda pemeriksaan.
Laporan audit tidak pernah diumumkan, bahkan anggota BPD pun tidak diberi salinan SPJ.
Penundaan ini menjadi tanda kuat ada sesuatu yang disembunyikan.
- Aparat Desa Sulit Ditemui dan Enggan Dikonfirmasi
Di desa yang rawan korupsi, aparat desa sulit ditemui dan enggan menjawab pertanyaan masyarakat.
Alasan yang sering dipakai: “sibuk” atau “masih proses administrasi”.
Padahal, keterbukaan komunikasi adalah ciri pemerintahan desa yang sehat dan akuntabel.
Analisis: Korupsi Desa, Masalah Sistemik dari Hulu ke Hilir
Korupsi dana desa bukan hanya soal individu yang serakah.
Masalah ini bersifat sistemik: lemahnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan aparat desa, dan minimnya partisipasi warga menjadi akar persoalan.
Selama masyarakat diam dan pengawasan internal lemah, praktik semacam ini akan terus berulang setiap tahun — menelan dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat desa.
