MAMUJU TENGAH, ambarnews.com— Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Mamuju Tengah.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026, sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.
Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi salah satu dokumen penting dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah akan memberikan gambaran mengenai realisasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, termasuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyerahan Ranperda ini juga menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas oleh DPRD Mamuju Tengah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat berjalan secara konstruktif sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, proses tersebut diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan adanya pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, DPRD Mamuju Tengah memiliki ruang untuk melakukan fungsi pengawasan sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.andibunga
