WAJO-AMBARNEWS.COM || Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Wajo Maju menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam momentum refleksi akhir tahun sebagai bentuk tanggung jawab ideologis dan intelektual kader terhadap pembangunan daerah.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju, Saeful, mengatakan bahwa refleksi akhir tahun menjadi ruang evaluasi penting untuk menakar sejauh mana arah pembangunan daerah benar-benar bergerak menuju perubahan yang substansial dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sebagai organisasi kader yang lahir dari rahim perjuangan umat dan bangsa, HMI MPO tidak boleh abai terhadap arah kebijakan publik. Kontrol sosial adalah mandat ideologis yang harus kami jalankan secara kritis dan konstruktif,” tegas Saeful.
Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan, arah pembangunan Kabupaten Wajo masih membutuhkan penegasan orientasi serta keberanian dalam melakukan koreksi kebijakan. Ia menilai, pembangunan tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif maupun capaian simbolik semata, tetapi harus menghadirkan perubahan struktural yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus berdiri di atas keberpihakan yang jelas. Bukan hanya soal serapan anggaran atau proyek fisik, tetapi perubahan yang menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Wajo Maju menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, di antaranya:
Mendorong percepatan pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan antarwilayah, sebagai upaya membuka akses ekonomi rakyat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menegaskan keberpihakan pada ekonomi rakyat, melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
Menuntut pemerataan layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah pinggiran, sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk tata kelola sampah, perlindungan ruang terbuka hijau, serta pengendalian dampak pembangunan.
Menekankan perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pembukaan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Saeful menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi fase konsolidasi dan pembuktian komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan yang nyata, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Setiap penyimpangan arah pembangunan dari prinsip keadilan sosial akan terus menjadi perhatian dan pengawalan serius HMI MPO Cabang Wajo Maju. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan historis kami sebagai gerakan mahasiswa Islam,” tegasnya.
Ia menambahkan, pernyataan sikap ini merupakan ikhtiar HMI MPO Cabang Wajo Maju dalam menjaga marwah gerakan mahasiswa agar tetap konsisten berdiri di garis perjuangan rakyat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan seiring dengan cita-cita keadilan sosial dan kemaslahatan umat.
