SOPPENG—AMBARNEWS.COM || Bupati Soppeng memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat peran GTRA dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, lurah, serta kepala desa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 terkait optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis di bidang pertanahan, khususnya percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan dukungan terhadap program strategis nasional.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut di antaranya lahan PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, yang masa haknya telah berakhir namun belum diperpanjang.
Selain itu, rapat juga membahas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini telah memasuki tahap persetujuan substansi. Bupati meminta seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan keterlibatan aktif dalam proses penyusunan hingga penetapan RTRW tersebut.
Di akhir arahannya, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan sinergi yang terus dibangun. Ia berharap rapat koordinasi ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan reforma agraria serta mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
