POLRES MAMASA. ambarnews.com-.- Kepolisian Resor (Polres) Mamasa melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Desa Menggugat (AMDM) pada Selasa pukul 11.00 WITA di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mamasa, 04 November 2025
Aksi tersebut diikuti sekitar 20 orang massa yang datang dari Desa Uhailanu, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dipimpin oleh Nurwahyudi, yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan. Massa bergerak dari titik kumpul di Desa Uhailanu menuju Kantor Bupati Mamasa dengan menggunakan satu unit mobil pikap, dilengkapi alat peraga berupa pengeras suara, spanduk tuntutan, serta bendera organisasi.
Aksi unjuk rasa tersebut menyoroti dugaan wanprestasi berat dan keterlambatan penyelesaian proyek DAK peningkatan jalan poros Uhailanu–Ralleanak senilai Rp 6.323.184.000 yang dikerjakan oleh CV. GIO PRATAMA. Massa menilai proyek tersebut telah melewati batas waktu kontrak 210 hari dan dianggap sebagai bentuk kelalaian sistematis Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Dalam pernyataan sikapnya, AMDM menuntut:
1. Pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pejabat terkait yang dianggap lalai.
2. Pengusutan dugaan kolusi, KKN, dan subkontrak ilegal yang merugikan masyarakat.
3. Pemutusan kontrak serta blacklist permanen terhadap CV. GIO PRATAMA.
4. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD untuk audit forensik proyek DAK Rp 6,3 miliar.
Aliansi juga memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Pemkab dan DPRD Mamasa untuk memberikan komitmen tertulis dan langkah konkret atas tuntutan mereka, dengan ancaman akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila diabaikan.
Sekitar pukul 11.10 WITA, massa tiba di depan Kantor Bupati Mamasa dan langsung melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan jalan poros di wilayah Kecamatan Aralle.
Jenderal Lapangan, Nurwahyudi, menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, serta mengapresiasi pengawalan yang diberikan oleh pihak kepolisian.
Sekitar pukul 11.39 WITA, Wakil Bupati Mamasa menemui massa aksi dan menyampaikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan. Dalam pernyataannya, Wakil Bupati mengaku prihatin terhadap kondisi proyek yang dilaporkan mangkrak dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa apabila pihak kontraktor terbukti lalai, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi berupa blacklist.
Sekitar pukul 12.00 WITA, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Mamasa untuk melanjutkan penyampaian aspirasi. Dalam orasinya, massa menuntut agar DPRD menggunakan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek DAK tahun anggaran 2023.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD, namun petugas Polres Mamasa yang berjaga berhasil menenangkan situasi dan mengimbau agar peserta aksi tetap tertib serta menunggu perwakilan dewan untuk menemui mereka.
Tak lama kemudian, sekitar pukul 12.18 WITA, anggota DPRD Kabupaten Mamasa Arwin keluar menemui massa aksi dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara damai. Ia berkomitmen akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan penjelasan serta memastikan tindak lanjut terhadap kontraktor CV. GIO PRATAMA.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Arwin juga berjanji akan turun langsung bersama perwakilan massa aksi untuk meninjau kondisi jalan poros Uhailanu–Ralleanak.
Sekitar pukul 12.43 WITA, kegiatan aksi unjuk rasa dinyatakan selesai dan seluruh massa membubarkan diri dengan aman dan tertib. Selama kegiatan berlangsung, personel Polres Mamasa melaksanakan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan kamtibmas.
Catatan Tambahan:
• Diketahui bahwa pada tanggal 5 November 2025 akan dilaksanakan pertemuan antara Dinas PU dan Bidang Bina Marga dengan DPRD Mamasa untuk membahas dugaan praktik kolusi terkait proyek tersebut.
• Wakil Ketua DPRD dijadwalkan akan meninjau langsung progres pengerjaan jalan bersama perwakilan masyarakat.
• Mahasiswa dari wilayah Mamuju, Majene, dan Mamasa berencana bergabung dalam aksi lanjutan apabila tuntutan masyarakat belum terpenuhi.
ANDI
