Palu ambarnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan audiensi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kota Palu, Kamis 6 Agustus 2026, sebagai langkah strategis membangun sinergi dalam menjaga ketahanan pangan, memperlancar distribusi komoditas strategis, serta meningkatkan perdagangan antarwilayah.
Audiensi yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut membahas berbagai peluang kerja sama pada sektor pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, menegaskan bahwa penguatan kerja sama antar daerah menjadi langkah penting dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil sehingga mampu mendukung pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini juga tengah mengembangkan kerja sama internasional dengan Maroko dan Hainan (Tiongkok). Kerja sama dengan Maroko difokuskan pada pengembangan kopi dan komoditas perkebunan unggulan, sedangkan kerja sama dengan Hainan diarahkan pada pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya kuda laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk kebutuhan industri kesehatan.
Dalam konteks kerja sama dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah melihat potensi besar pada komoditas strategis seperti cabai dan minyak goreng yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi sebagai upaya menjaga ketahanan pasokan pangan sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi antarwilayah.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kerja sama diarahkan pada pengembangan komoditas pangan strategis penyumbang inflasi, seperti cabai, sekaligus mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, termasuk Kopi Mamasa. Kesamaan karakteristik geografis, kondisi iklim, dan budaya antara kedua provinsi dinilai menjadi modal yang kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.
Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong pengembangan industri kopi melalui peningkatan pemasaran, investasi, serta hilirisasi Kopi Mamasa bersama mitra usaha di Sulawesi Tengah guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa pada September mendatang Bank Indonesia akan menyelenggarakan Karya Kreatif Ekonomi (KKE) yang melibatkan pelaku UMKM dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut akan dimanfaatkan sebagai momentum membangun kerja sama Business to Business (B-to-B) antara pelaku usaha Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yang selanjutnya diharapkan berkembang menjadi kerja sama Government to Government (G-to-G).
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah menyusun Analisis Kemandirian Pangan Daerah sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan daerah. Analisis tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya dalam mengantisipasi berbagai dinamika sosial, politik, maupun ekonomi yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan pangan.
Di sisi lain, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa kedua pemerintah daerah akan melakukan pemetaan komoditas yang mengalami surplus maupun defisit. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan dokumen Kerja Sama Antar Daerah, sekaligus mengidentifikasi peluang perdagangan, distribusi, dan pengembangan rantai pasok yang mampu memperkuat ketahanan pangan di kedua provinsi.
Audiensi ini menghasilkan kesepahaman awal untuk memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus kerja sama meliputi penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi komoditas strategis, pengembangan komoditas unggulan daerah, serta peningkatan perdagangan antarwilayah melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.
Ke depan, kedua pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui penyusunan pemetaan komoditas surplus dan defisit, penyusunan dokumen kerja sama, serta implementasi program bersama sebagai upaya memperkuat stabilitas pasokan pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Sulawesi.adv/andibunga
