ambar-abd kadir
IMG-20250227-WA0119
ambar-andi musrady
previous arrow
next arrow

Oplus_0
Oplus_0
ambar-MKKS
ambar-sakmawati
ambar-agus salim
ambar-darwis
ambar-nurhafsah
ambar-eka sakti
ambar-eka sakti
previous arrow
next arrow
Berita

Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM,Kendalikan Inflasi

×

Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM,Kendalikan Inflasi

Sebarkan artikel ini

Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM, Kendalikan Inflasi

MAJENE ambarnews.com – Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa 11 Februari 2025.

Hadir langsung meninjau Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan.

“Ini cara kita stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan,” kata Bahtiar.

Sehingga, masyarakat tidak risau harga komoditas tidak naik menjelang bulan suci ramadan.

“GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM,” tambahnya.

Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM.

“Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas,” ungkap Bahtiar.

Semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi harganya, ada sampai Rp70 ribu per kilo gram.

“Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar,” ujarnya.

Kalau warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu.

“Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan,” paparnya.

Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya.

“Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda,” tandasnya.(Adv/andibunga)