Batam,Ambarnews.com | Anggota DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, membantah tudingan bersikap arogan terhadap petugas Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK). Ia menegaskan kehadirannya di rumah sakit itu untuk menindaklanjuti aduan warga soal permintaan uang jaminan kepada pasien gawat darurat.
Aduan tersebut diterima Ruslan dari ketua RW setempat. Seorang pasien di Unit Gawat Darurat diminta membayar uang muka Rp2,5 juta karena kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif selama dua bulan.
“RW menyampaikan kepada saya, pasien diminta DP Rp2,5 juta. Kalau tidak dibayar, pasien tidak ditangani. Akhirnya keluarga pasien terpaksa meminjam uang ke tetangga,” kata Ruslan, Selasa 16 Desember 2025.
Menurut Ruslan, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah BPJS pasien kembali aktif. Namun hingga pasien selesai dirawat, dana itu belum juga dikembalikan.
“Sudah dua minggu, katanya masih proses. Datang lagi, masih proses. Padahal uang itu uang pinjaman. Ini yang membuat warga mengadu ke saya,” ujarnya.
Menindaklanjuti keluhan itu, Ruslan mendatangi RSBK bersama ketua RW dan keluarga pasien. Ia mengaku datang dengan itikad baik untuk meminta penjelasan terkait dasar pemungutan DP (uang jaminan) dan keterlambatan pengembalian dana.
Saya datang baik-baik. Saya hanya minta penjelasan, kenapa DP itu diminta dan kenapa uangnya belum dikembalikan,” katanya.
Namun Ruslan mengaku harus menunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan. Ia menyebut dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi tidak bertemu pihak manajemen yang berwenang.
“Saya menunggu lebih dari satu jam, dipingpong ke sana-sini. Manajemen katanya mau turun, tapi tidak juga datang. Padahal saya hanya ingin penjelasan,” ujarnya.
Situasi tersebut, kata Ruslan, membuat sikapnya menjadi lebih tegas. Ia menilai perlakuan itu tidak seharusnya dialami masyarakat, terlebih warga kecil yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Kalau saya sebagai anggota DPRD saja diperlakukan seperti itu, bagaimana masyarakat biasa? Yang saya bela ini rakyat kecil,” tegasnya.
Ruslan juga mempertanyakan kebijakan rumah sakit yang menahan DP dengan alasan menunggu klaim BPJS. Menurut dia, pemerintah telah menyediakan mekanisme pelayanan kesehatan menggunakan KTP bagi warga dengan BPJS tidak aktif.
“Kalau BPJS mati, seharusnya bisa pakai KTP. Jangan sampai pelayanan kesehatan justru memberatkan masyarakat,” katanya.
Terkait laporan ke Badan Kehormatan DPRD Batam, Ruslan menilai tudingan pelanggaran etika tidak melihat konteks persoalan secara utuh.
“Saya dilaporkan karena dianggap arogan. Padahal ada penyebabnya. Jangan hanya lihat reaksinya, tapi lihat juga kejadiannya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Ruslan memastikan DPRD Batam akan memanggil pihak RS Budi Kemuliaan, BPJS Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Kota Batam untuk rapat dengar pendapat.
“Kami akan panggil rumah sakit, BPJS, dan Dinas Kesehatan. Ini supaya persoalannya jelas dan tidak terulang pada masyarakat lain,” katanya.
Sebelumnya, RS Budi Kemuliaan Batam melaporkan Ruslan Sinaga ke Badan Kehormatan DPRD Batam atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran etika. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin, 15 Desember 2025, sekitar pukul 16.45 WIB.
Pihak rumah sakit menilai Ruslan menyampaikan keberatan dengan nada tinggi, bersikap marah, serta mempertanyakan pelayanan sambil menyebut statusnya sebagai anggota DPRD, sehingga dinilai menimbulkan suasana tidak kondusif dan tekanan psikologis bagi petugas.
Ruslan Sinaga Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Partai Hanura siap pasang badan untuk rakyat kecil ,
Saya melindungi Rakyat Miskin karena ada aduan masyarakat kepada saya , saya selaku perwakilan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota batam saya tetap berjuang untuk rakyat dan tidak gentar demi rakyat saya berjuang membela rakyat kecil.
Noviyanti Siahaan perwakilan masyarakat mengapresiasi langkah tegas dari ibu Ruslan Sinaga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Fraksi Partai Hanura siap pasang badan demi rakyat kecil
Ujar Noviyanti siahaan
(Herman Manurung)
