Mamuju ambarnews.com– Dalam upaya mendorong percepatan implementasi digitalisasi data pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju turut ambil bagian dalam Rapat Evaluasi Peningkatan Data Siap Elektronik yang diadakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (17/7/2025). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Barat, sementara Kantah Mamuju mengikuti jalannya rapat secara daring dari aula kantor setempat.
Sebagaimana dilansir dalam publikasi resmi Kantah Mamuju, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat, termasuk dari Mamuju yang mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta tim dari Seksi Survei dan Pemetaan.
Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil BPN Sulawesi Barat, yang dalam arahannya menekankan urgensi kerja sama lintas bidang teknis untuk mengoptimalkan sistem data siap elektronik.
“Evaluasi ini menjadi momen reflektif untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif, sekaligus mempercepat integrasi data secara nasional,” demikian salah satu poin sambutan pimpinan wilayah tersebut sebagaimana dikutip dari kanal resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.
Setelah sesi pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari perwakilan Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (PUSDATIN) ATR/BPN. Dalam kesempatan ini, staf Pusdatin memaparkan strategi peningkatan kualitas data elektronik, termasuk optimalisasi aplikasi pendukung serta pemenuhan standar metadata sebagai bagian dari validasi nasional.
Forum evaluasi ini juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara hasil kerja Survei dan Pemetaan dengan proses Penetapan Hak dan Pendaftaran. Diskusi berlangsung dinamis melalui sesi tanya jawab yang menggali berbagai pengalaman lapangan dari Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.
Kantah Mamuju menyampaikan bahwa keterlibatan dalam forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas kementerian di tingkat daerah secara efektif dan tepat sasaran. adv/andibunga
