LUWU UTARA-AMBARNEWS.COM || Demokrasi adalah cara utama dalam membangun bangsa, merekrut pemimpin, serta melahirkan wakil rakyat yang berkualitas melalui proses yang sehat dan bermartabat.
Demikian disampaikan Bupati Andi Abdullah Rahim saat menghadiri kegiatan Dialog Pendidikan Politik bertajuk “Demokrasi Bermartabat Menuju Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Cafe Vertea Tamsis, Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya tersebut, Bupati Luwu Utara ini mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan semata, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun gagasan dan keputusan publik yang berpihak pada kemajuan daerah.
Olehnya itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ruang-ruang diskusi, baik formal maupun nonformal, sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.
“Demokrasi membutuhkan kecerdasan dalam menyikapinya. Namun, kita juga tidak boleh terbuai dengan pujian, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik yang konstruktif,” jelasnya.
Menurutnya, kritik konstruktif akan melahirkan ide-ide cemerlang untuk perbaikan, tidak sekadar menunjukkan kesalahan, tetapi juga bertindak sebagai katalisator.
Ketika kritik tersebut disampaikan dengan tepat, santun dan bijak, maka kritik yang konstruktif tersebut akan mengubah kebuntuan menjadi sebuah solusi dan terobosan.
“Dari kritik yang konstruktif inilah acapkali lahir ide-ide besar yang tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan,” ucap Andi Rahim.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan keberanian untuk mengambil langkah strategis demi pembangunan daerah, termasuk membuka peluang investasi.
Soal investasi, pemerintah daerah telah memberikan iklim yang kondusif dan “karpet merah” bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Luwu Utara, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Kareemuddin, menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan daerah merupakan buah dari proses demokrasi itu sendiri.
Menurutnya, peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang senantiasa mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah harus tetap berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap setiap kebijakan pemda, sehingga apa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Turut hadir dalam Dialog Pendidikan Politik ini, Perwira Penghubung, para ketua dan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (ormas/OKP), mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.
Dialog ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat demi percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
