Mamuju, ambarnews.com— Biro Pemkesra Setda Prov. Sulbar terus menunjukkan peran aktif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif melalui koordinasi lintas sektor.
Hal ini diwujudkan melalui konsultasi bersama Asisten Pemerintahan terkait permasalahan tanah milik Pemerintah Provinsi di wilayah Gentungan, Kelurahan Bebanga, Senin 27 April 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam penanganan dan penyelesaian status lahan agar memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah. Penataan aset ini dinilai penting sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti kesiapan terkait rencana pemberian penghargaan dari Presiden kepada Gubernur Sulawesi Barat.
Pembahasan difokuskan pada kelengkapan administrasi dan dukungan data sebagai bagian dari proses penilaian.
Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap program dan kebijakan berjalan selaras dan terintegrasi.
“Penanganan aset daerah harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi agar memberikan kepastian hukum dan manfaat yang maksimal. Ini juga menjadi bagian dari implementasi program Panca Daya SDK, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan,” ujar Murdanil.
Di sisi lain, Murdanil juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan agenda strategis pemerintah.
“Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama agar setiap program, termasuk pengelolaan aset dan persiapan penghargaan ini, dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembahasan terkait penghargaan Presiden menjadi momentum untuk menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah.
“Persiapan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga mencerminkan hasil kerja bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai arah kebijakan Panca Daya SDK,” lanjutnya.
Upaya ini sejalan dengan program Panca Daya SDK yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja birokrasi yang profesional dan responsif.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai permasalahan strategis daerah dapat ditangani secara efektif serta mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.adv/andibunga
