Nias Utara – Ambarnews.com || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, mengambil langkah penting dalam mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III DPRD Nias Utara, Senin 17 November 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nias Utara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Nias Utara, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Nias Utara. Dalam sidang tersebut, Fraksi PAN, NASDEM, dan HANURA secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II dengan harapan dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Nias Utara dalam sambutannya menekankan pentingnya Ranperda ini sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Nias Utara. “Dengan adanya insentif dan kemudahan bagi investor, kami berharap dapat membuka peluang kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ranperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Nias Utara. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain pemberian insentif pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur. “Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan visi Nias Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera,” tambah Wakil Bupati Nias Utara.
Persetujuan ini juga disambut positif oleh masyarakat, yang berharap implementasi Ranperda ini dapat dirasakan manfaatnya secara nyata, terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. “Kami mendukung upaya ini, asalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya tetap dijaga,” kata salah satu tokoh masyarakat Nias Utara.
Dengan disetujuinya Ranperda ini, langkah selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan pansus, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. DPRD Nias Utara berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar dapat segera diimplementasikan.
(Iwan Zalukhu)
