Mamuju ambarnews.com– Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, turut menghadiri kegiatan exit meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 4 Mei 2026.
Exit meeting dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sebagai bagian dari tahapan akhir pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, pertemuan ini menjadi forum strategis dalam penyampaian hasil pemeriksaan oleh BPK RI, termasuk sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Partisipasi DKPPKB Sulbar dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di sektor kesehatan.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya keseriusan seluruh OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan terkoordinasi.
Ia juga menekankan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK harus dilakukan secara kolektif sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang menjadi bagian dari hasil pemeriksaan.
“DKPPKB Sulbar berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan program dan anggaran di sektor kesehatan,” ujarnya.
Kegiatan exit meeting ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk DKPPKB Sulbar, dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di seluruh perangkat daerah. adv/andibunga
