Mamuju ambarnews.com– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus mengakselerasi target elektrifikasi nasional di wilayahnya. Langkah strategis itu mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, dengan Manajer PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto, yang baru menjabat. Pertemuan berlangsung di Kantor PLN UP2K Sulbar, Kamis (13/8/2026). Turut hadir Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Pelaksana Bidang Ketenagalistrikan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Qamaruddin Kamil menyampaikan harapannya agar pembangunan Listrik Desa (Lisdes) yang pada tahun 2026 menyasar 84 lokasi di seluruh Sulbar dapat berjalan beriringan dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jaringan dan penyambungan rumah tangga miskin adalah dua sisi mata uang yang harus disinergikan untuk memaksimalkan dampak sosial.
“Pembangunan jaringan listrik melalui Lisdes yang digarap PLN agar sejalan dengan BPBL. Sehingga, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar dapat mengusulkan masyarakat kurang mampu di lokasi pembangunan Lisdes untuk menerima bantuan listrik gratis, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya,” ujar Qamaruddin di sela pertemuan.
Pernyataan ini merujuk pada program BPBL yang digelontorkan Kementerian ESDM melalui APBN, yang memberikan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu serta menyasar wilayah terpencil dan terisolir. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi PLN di Sulbar baru mencapai 90,94 persen atau terdapat 34.990 rumah tangga yang belum memiliki sambungan kWh meter PLN. Capaian ini masih menjadi yang terendah di kawasan regional Sulawesi, sehingga diperlukan percepatan dan terobosan dalam pelaksanaan program ketenagalistrikan di daerah ini.
Qamaruddin juga mengajak para kepala desa dan lurah di seluruh Sulawesi Barat untuk segera menyampaikan usulan BPBL kepada Dinas ESDM Sulbar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Hingga saat ini, tercatat baru 250 desa yang telah menyampaikan usulan BPBL dari total 684 desa di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan masih banyak desa yang perlu didorong untuk mengusulkan warganya yang berhak menerima bantuan listrik gratis, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembangunan Lisdes.
“Kami membuka lebar pintu koordinasi bagi seluruh pemerintah desa dan kelurahan. Semakin cepat usulan disampaikan, semakin cepat kita dapat memproses dan mengadvokasi ke Kementerian ESDM agar bantuan dapat segera terealisasi,” tambah Qamaruddin.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam keterangan terpisah menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemprov Sulbar dan PLN untuk menyelesaikan berbagai tantangan elektrifikasi. Ia mengaitkan upaya ini dengan Pancadaya, yang menjadi arah pembangunan yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,”.
“Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan fondasi utama dalam pilar Pancadaya, khususnya yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bujaeramy.
“Kami berharap usulan BPBL yang kami sampaikan ke Kementerian ESDM nantinya sejalan dengan rencana pembangunan Lisdes di Sulbar, sehingga program ini dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat guna,” tambahnya.
Bujaeramy berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat bergotong royong mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk dalam mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dalam mengusulkan program BPBL bagi warganya.
Melalui sinergi antara program Lisdes dan BPBL yang sejalan dengan Pancadaya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat mengejar target elektrifikasi menyeluruh dan memastikan keadilan akses energi bagi seluruh masyarakat, terutama di pelosok daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Sulbar, PLN, pemerintah desa, dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dapat segera terwujud.adv/andibunga
