MAKASSAR–AMBARNEWS.COM || Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gammara Hotel Makassar, Jumat (7/8/2026).
Rakor tersebut dibuka Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., dan turut dihadiri Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, M.Si.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng didampingi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M., serta Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Rakor mengusung tema “Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik.”
Forum tersebut menjadi wadah untuk memberikan arahan sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan BUMD, BLUD, serta barang milik daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan juga menitikberatkan pada upaya peningkatan kinerja BUMD, khususnya pada sektor air minum, limbah, dan sanitasi. Penguatan tata kelola, pembinaan, serta pengawasan dinilai penting untuk mendorong BUMD agar semakin profesional, produktif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Usai mengikuti rakor, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menilai kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakor ini menjadi wadah yang baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai arahan yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi kami untuk terus mendorong pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah yang semakin profesional, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Suwardi.
Menurutnya, penguatan tata kelola BUMD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pembahasan terkait sektor air minum, limbah, dan sanitasi menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana tata kelola yang baik ini dapat bermuara pada peningkatan pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Bupati berharap hasil dan arahan yang diperoleh melalui rakor tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan kinerja BUMD, khususnya Perumda Air Minum Tirta Ompo.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan BUMD yang lebih sehat, profesional, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta manfaat bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.
