Mamuju ambarnews .com-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Rabu (14/1/2026), bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah didampingi oleh Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil.
Audiensi ini membahas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI serta Kementerian PAN dan RB. Pembentukan UPT ini diharapkan dapat mempercepat dan mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penguatan kelembagaan layanan halal yang sejalan dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya pada pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam pertemuan tersebut, BPJPH memaparkan sejumlah persyaratan pembentukan UPT, di antaranya kebutuhan surat rekomendasi Gubernur serta kesiapan sarana dan prasarana berupa lahan dan gedung operasional. Kehadiran UPT Layanan JPH dinilai strategis dalam mendukung pelaku UMKM agar lebih mudah mengakses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Di akhir kegiatan, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan layanan jaminan produk halal.
“Pembentukan UPT Layanan Jaminan Produk Halal ini sangat relevan dengan arah pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Selain memperkuat pelayanan publik, kehadiran UPT ini juga mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Murdanil.
Audiensi ditutup dengan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara BPJPH dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mempercepat pembentukan UPT Layanan JPH sebagai bagian dari implementasi Panca Daya Sulawesi Barat.adv/andibunga
