Mamuju ambarnews.com– Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menegaskan perannya sebagai motor penguatan tata kelola pemerintahan melalui pendampingan intensif pada pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM).
Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Evaluasi Pelaporan Aksi HAM B.08 dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM B.12 Tahun 2025 yang digelar di Hotel Maleo Mamuju, baru-baru ini.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, menjadi pendamping teknis pelaporan Aksi HAM B.12.
Kehadiran Bapperida Sulbar menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah agar pelaporan Aksi HAM dapat dilakukan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan semakin berkualitas.
Langkah ini sekaligus sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Sulbar yang menjadi arah kebijakan Gubernur, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Masita Pratiwi Husni menjelaskan bahwa dalam sambutan pembuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, menekankan sejumlah poin penting yang menjadi fokus pelaksanaan evaluasi dan persiapan Aksi HAM. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung peningkatan kualitas Aksi HAM, termasuk persiapan Pelaporan RAN HAM B.12 sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
“Kepala Kanwil juga mengingatkan para peserta bahwa Aksi HAM tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, Aksi HAM merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses layanan dan perlindungan hak-haknya.” jelas Masita.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa Kepala Kanwil mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, menyelesaikan berbagai kendala pelaporan secara bersama, serta meningkatkan inovasi agar pelaksanaan Aksi HAM di daerah semakin efektif. Sambutan tersebut ditutup dengan harapan agar rangkaian evaluasi dan persiapan ini mampu meningkatkan kualitas laporan sekaligus memperkuat implementasi HAM di Sulbar.
Forum ini juga membahas capaian RAN HAM B.08, berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaannya, serta penyusunan strategi pelaporan RAN HAM B.12 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham Sulbar, Fahrizal Jasin, dan diikuti oleh berbagai perangkat daerah provinsi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Biro Hukum, hingga Bapperida kabupaten se-Sulbar.
Melalui keikutsertaan aktif dalam forum ini, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menegaskan komitmennya yang tidak hanya mengawal program pembangunan, tetapi juga memastikan pemenuhan HAM menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan di Sulbar. adv/andibunga
