Mamuju ambarnews.com– Puluhan massa dari Gerakan VENDETTA (Vigilant Ensemble for Democratic Transparency and Accountability) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju, jumat pagi. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya realisasi janji anggota DPRD Mamuju serta sikap pembiaran terhadap oknum pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam orasinya, para demonstran menuntut anggota DPRD Mamuju segera memenuhi janji mereka untuk memperjuangkan akses transportasi bagi pelajar, khususnya di Pulau Karampuang. Mereka menilai bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan janji yang hanya menjadi retorika.
“Kami datang menagih janji yang disampaikan dengan penuh semangat di aksi sebelumnya, tapi kini seolah dilupakan. Anak-anak kita butuh akses transportasi agar bisa sekolah, bukan hanya kata-kata kosong dari gedung dewan,” tegas Amrozi.
Tak hanya itu, VENDETTA juga mendesak Bupati Mamuju untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pejabat di lingkup Pemkab Mamuju yang telah diputus bersalah dalam kasus korupsi,tambahnya.
Menurut mereka, keberadaan pejabat korup yang masih dibiarkan aktif,hal itu merupakan tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
“Kami mempertanyakan integritas Bupati Mamuju,. UU ASN sudah jelas, siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus dipecat, Jika bupati tidak berani menegakkan hukum, maka rakyat yang akan turun tangan mengingatkannya,” ujar Koordinator Lapangan aksi,Amrozi. Para demonstran juga meminta kepada kepala BKN RI prof. zudan agar. Segerah ber kordinasi dengan Kemendagri agar melakukan evaluasi Terhadap. Bupati Mamuju, karena di anggap Tutup Mata terkait pemberian Sanksi ke Pejabat yang sudah terbukti Korup, “ujarnya
VENDETTA juga menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah daerah kabupaten Mamuju terus mengabaikan aspirasi rakyat, Mereka juga berkomitmen akan terus menggalang solidaritas lintas elemen untuk mengawal isu-isu yang menyangkut hak publik dan prinsip transparansi dalam pemerintahan.
Gerakan ini juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan. Mereka mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersatu dalam perjuangan menegakkan keadilan, menolak korupsi, dan menagih tanggung jawab wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi. andibunga
