Tak Berkategori

Di Balik Riuh Balai Kota, Kang Joker Desak Wakil Wali Kota Bandung Angkat Bicara

×

Di Balik Riuh Balai Kota, Kang Joker Desak Wakil Wali Kota Bandung Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

BANDUNG,Ambarnews.com – Dalam dinamika politik lokal di Bandung, keheningan seorang pejabat publik sering kali bersuara lebih lantang daripada pernyataan resmi mana pun. Belakangan ini, ruang publik di Kota Kembang kembali dipenuhi spekulasi menyusul mencuatnya pernyataan Rohman Hidayat, pengacara yang mendampingi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam perkara hukum hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alih-alih berhenti pada pembelaan hukum kliennya, pernyataan sang kuasa hukum justru melebar dengan menyoroti soal pemulihan kewenangan serta relasi kerja di pucuk pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Menanggapi riuh diskursus tersebut, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menilai bahwa situasi ini telah melampaui sekadar perdebatan biasa. Dalam pandangannya, figur publik sekelas Wakil Wali Kota Bandung kini dituntut untuk memberikan kejernihan sikap secara langsung dan terbuka demi meredam kebingungan warga.

Menurut tokoh sentral PMPRI tersebut, langkah pertama dan paling mendesak adalah memutus rantai spekulasi politik yang terus bergulir liar di tengah masyarakat. Narasi yang tidak terkendali ini dinilai berpotensi melahirkan persepsi adanya keretakan di tubuh pimpinan Pemkot Bandung. Bagi aktivis yang vokal mengawal isu-isu publik ini, klarifikasi langsung dari tangan pertama menjadi kunci utama untuk meluruskan informasi sebelum polemik berkembang menjadi bola salju politik yang berlarut-larut.

“Narasi yang berkembang liar di ruang publik ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakharmonisan di tubuh pimpinan Pemkot Bandung. Klarifikasi langsung dari Wakil Wali Kota menjadi kunci untuk meluruskan informasi dan mencegah polemik ini berlarut-larut,” ujar Kang Joker saat memberikan keterangan terkait dinamika tersebut.

Selain meredam spekulasi, pimpinan PMPRI juga menyoroti pentingnya memisahkan garis batas antara sikap hukum privat dan sikap resmi pemerintahan. Ketika pernyataan seorang pengacara klien mulai menyentuh ranah tata kelola pemerintahan daerah, batas antara pembelaan litigasi dan posisi resmi negara menjadi kabur. Ia menekankan bahwa masyarakat memerlukan kepastian mengenai sejauh mana pernyataan Rohman Hidayat tersebut benar-benar merepresentasikan sikap resmi sang wakil wali kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai sejauh mana pernyataan kuasa hukum itu merepresentasikan sikap resmi Wakil Wali Kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik,” tegas Ketum PMPRI.

Persoalan komunikasi di tingkat elite ini, lanjut pria yang akrab disapa Kang Joker itu, pada akhirnya berdampak langsung pada denyut nadi birokrasi di lapangan. Ketidakjelasan arah komunikasi pimpinan dikhawatirkan dapat memicu kebingungan serta mengganggu efektivitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memandang bahwa stabilitas internal dan kepercayaan warga terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bandung sangat bergantung pada soliditas pesan yang disampaikan para pemimpinnya.

“Kejelasan komunikasi di tingkat pimpinan daerah sangat menentukan efektivitas kerja OPD serta kepercayaan warga terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bandung. Sudah saatnya Wakil Wali Kota Bandung tampil menyampaikan penjelasan secara langsung, jernih, dan menenangkan, demi menjaga kondusivitas politik serta memastikan fokus pemerintahan tetap tertuju pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.(AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *