JAKARTA ambarnews.com –Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memaparkan materi Uji Publik mengenai strategi dan kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Pemaparan ini berfokus pada misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui prinsip transparansi, partisipatif, responsif, dan bertanggung jawab yang berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi publik.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemprov Sulbar didukung oleh berbagai kebijakan internal yang terintegrasi, terstandar, dan seragam. Kebijakan tersebut mencakup Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Surat Keputusan Gubernur terkait pedoman SPBE Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penyediaan menu informasi publik yang seragam pada website resmi Pemprov, PPID, dan 35 OPD.
Selain itu, komitmen ini juga diperkuat melalui Instruksi Sekretaris Daerah terkait pengisian Daftar Informasi Publik (DIP) serta instrumen penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN guna mendorong kepatuhan instansi.
“Website seragam OPD yang terintergrasi, berisi informasi publik sesuai ketentuan, di monitoring berkala dan mempengaruhi nilai TPP ASN,” ucap Junda.
Pemprov Sulbar juga menggenjot penguatan literasi keterbukaan informasi publik melalui berbagai kegiatan nyata, seperti sosialisasi kepada kepala desa, camat, APDESI, dan lembaga swadaya masyarakat, bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM PPID, serta kampanye literasi digital melalui media sosial resmi.
“Langkah ini memberikan dampak internal yang signifikan terhadap perubahan tata kelola birokrasi, mulai dari peningkatan jumlah OPD yang menyajikan informasi secara lengkap, terbangunya budaya kerja dan pola pikir ASN yang transparan, hingga terciptanya efisiensi pelayanan melalui kanal digital.
Dari sisi eksternal, lanjut Junda, keterbukaan akses terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif warga melalui masukan dan pengawasan, serta memperluas layanan hingga ke pelosok desa. adv/andibunga
