Mamuju ambarnews.com— Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menunjukkan perhatian serius terhadap meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Barat.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan Gubernur Sulbar dengan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerjanya, Senin 26 Oktober 2026.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, yang turut mendampingi pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa persoalan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut penjelasan Pertamina dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM tidak mengalami pengurangan. Bahkan, penyaluran BBM bersubsidi mengalami peningkatan. Namun, pada saat yang sama terjadi pergeseran sebagian pengguna BBM industri ke BBM bersubsidi.
“Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar,” jelas Hajrul.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi, termasuk perilaku konsumsi BBM di dalam negeri.
Menurut Hajrul, kondisi tersebut perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan antrean kendaraan, melainkan juga sebagai tantangan tata kelola energi dan ketahanan distribusi BBM di daerah.
Karena itu, Gubernur Suhardi Duka tidak hanya meminta penanganan jangka pendek, tetapi juga mendorong solusi struktural melalui penguatan infrastruktur energi di Sulawesi Barat.
Salah satu langkah strategis yang diminta Gubernur adalah kajian komprehensif mengenai kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi BBM di Sulawesi Barat.
“Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien,” ungkap Hajrul.
Saat ini, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, terdapat 42 SPBU di Sulawesi Barat, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai kebutuhan infrastruktur distribusi energi yang lebih memadai.
Hajrul menegaskan bahwa pembangunan terminal BBM tidak boleh hanya dilihat dari aspek investasi, tetapi juga dari kepentingan pelayanan publik, kelancaran aktivitas ekonomi, dan ketahanan energi daerah.
“BBM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga masyarakat yang membutuhkan mobilitas sehari-hari. Karena itu, Gubernur menginginkan solusi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Meski demikian, usulan pembangunan terminal BBM masih memerlukan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum dibawa ke tingkat korporasi.
Gubernur Suhardi Duka berharap kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang terukur sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperoleh kepastian mengenai langkah strategis yang dapat ditempuh.
“Harapan Pak Gubernur sangat jelas, jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hajrul Malik. adv/andibunga
