MAMUJU ambarnews.com — Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindy, bersama jajaran dan tim menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Kantor DKPPKB Sulbar, Kamis 8 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut membahas strategi percepatan penurunan stunting, khususnya penguatan pelayanan Posyandu, peningkatan cakupan kunjungan sasaran, kapasitas kader, pemenuhan sarana antropometri, serta penguatan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Pertemuan juga menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan langkah yang dapat memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan kunjungan masyarakat ke Posyandu. Posyandu dinilai memiliki posisi penting dalam pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemantauan pertumbuhan balita, kesehatan ibu dan anak, serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan.
Karena itu, pemerintah desa diharapkan ikut berperan aktif menggerakkan masyarakat, terutama sasaran yang belum datang pada hari pelayanan Posyandu.
Bagi masyarakat yang berhalangan hadir, pelayanan dapat dikoordinasikan kembali pada waktu yang disepakati. Dengan pola tersebut, tenaga kesehatan dan kader dapat tetap memberikan pelayanan kepada sasaran secara optimal.
“Peningkatan cakupan pelayanan Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan dan kader. Pemerintah desa, keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan sasaran mendapatkan pelayanan,” kata Putri Anindy.
Selain cakupan kunjungan, kebutuhan sarana antropometri turut menjadi pembahasan. Ketersediaan alat pengukuran yang sesuai standar diperlukan untuk memastikan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu dilakukan secara tepat.
Pada 2026, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat telah mengalokasikan pengadaan antropometri untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pelayanan Posyandu, terutama pada wilayah yang menjadi prioritas.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan alat yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara. Pengukuran pertumbuhan harus dilakukan dengan baik sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar tindak lanjut,” ujar Putri.
Dalam pertemuan itu, DKPPKB Sulbar juga menekankan pentingnya pemanfaatan data Posyandu sebagai dasar intervensi. Data yang dikumpulkan tidak cukup hanya dicatat dan dilaporkan. Data perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi sasaran, tingkat cakupan pelayanan, serta persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Peningkatan kunjungan Posyandu, misalnya, perlu dilihat berdasarkan kondisi sasaran di masing-masing wilayah. Karena itu, pencatatan, pelaporan, pemantauan dan verifikasi data menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan tepat sasaran.
Kolaborasi antara sektor kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah desa, kader Posyandu serta lintas sektor lainnya dinilai diperlukan agar data yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi intervensi yang nyata.
Sementara itu, kunjungan Komisi IV DPRD Polewali Mandar juga menjadi ruang untuk membahas dukungan kebijakan dan penganggaran bagi program kesehatan, termasuk pemenuhan sarana Posyandu, alat antropometri, penguatan kapasitas kader dan intervensi percepatan penurunan stunting.
Dukungan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dinilai penting agar berbagai program kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Putri Anindy mengatakan, penguatan Posyandu dan percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar sekaligus kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang didorong Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, terutama dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.adv/andibunga
