Mamuju ambarnews.com— Menjaga harga pangan tetap stabil bukan hanya soal mengendalikan harga, tetapi juga memastikan produksi, distribusi, hingga ketersediaan komoditas berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat pengendalian inflasi, khususnya pada sektor perikanan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Sekprov Sulbar Junda Maulana, Pemprov Sulbar terus mendorong sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. Upaya tersebut salah satunya dibahas dalam Rapat Teknis Pengendalian Inflasi yang digelar Kamis, 20 Agustus 2026, di Ruang Rapat Biro Ekbang Setda Provinsi Sulbar.
Rapat dipimpin Asisten II Rachmad, dengan moderator Kepala Biro Ekbang Firman. Pertemuan turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pangan dan Inflasi, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, serta perwakilan Kepala BPKPD Sulbar.
Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S. DM turut menghadiri rapat didampingi sejumlah staf. Dalam pembahasan, ia menekankan pentingnya memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Safaruddin menyampaikan, DKP Sulbar telah mengusulkan program pengembangan budidaya air tawar dengan kolam, khususnya di wilayah kabupaten yang memiliki akses relatif jauh dari laut. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah.
“DKP telah mengusulkan program pengembangan budidaya air tawar dengan kolam di kabupaten yang terbilang jauh dari laut. Selain itu, kami juga berupaya melibatkan punggawa dan lembaga-lembaga kenelayanan agar bersama-sama berperan dalam upaya pengendalian inflasi di bidang perikanan,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, pengendalian inflasi di sektor perikanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Kolaborasi dengan pelaku usaha, punggawa, kelompok nelayan, hingga lembaga kenelayanan dinilai penting agar rantai produksi dan distribusi komoditas perikanan dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Biro Ekbang Firman menegaskan bahwa Sulawesi Barat perlu memiliki kesiapan dalam beradaptasi terhadap berbagai program pemerintah pusat yang diarahkan ke daerah.
Dari sisi kebijakan dan dukungan sektor keuangan, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menyampaikan bahwa penyediaan cold storage dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga stabilitas harga komoditas perikanan. Fasilitas penyimpanan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan ikan sehingga distribusi tidak hanya bergantung pada kondisi produksi dan hasil tangkapan harian.
BI juga menilai keberadaan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung program pemerintah pusat yang berlokasi di daerah.
Selain cold storage skala besar, mini cold storage juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menyesuaikan kebutuhan di tingkat daerah.
Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menyatakan siap mendukung kebijakan yang disusun Pemprov Sulbar, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Rapat tersebut juga membahas berbagai hal strategis lainnya yang dinilai penting dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat, termasuk penguatan koordinasi dan sinkronisasi program antarinstansi.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, nelayan, pembudidaya, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Sulawesi Barat terus berupaya membangun sistem pangan yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Stabilitas harga bukan hanya tentang angka inflasi, tetapi tentang memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, tersedia, dan terjangkau.adv/andibunga
