Mamuju ambarnews.com– Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memberikan sambutan sekaligus arahan pada Rapat Koordinasi Strategis dan Lokakarya Tindak Lanjut Hasil Pendampingan I Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) Bidang Kesehatan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Mamuju, Senin (3/8/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pendampingan PIP untuk memvalidasi dan memfinalisasi Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) intervensi prioritas guna mendukung pencapaian Indeks Kinerja Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
Dalam arahannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa pelaksanaan DAU-SG Bidang Kesehatan harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan daerah. Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus berbasis pada analisis masalah, memiliki target yang terukur, serta selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Performance Improvement Plan bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan perencanaan yang berbasis data, kita dapat memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola melalui implementasi DAU-SG merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui kesempatan itu, dr. Nursyamsi juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan hasil lokakarya sehingga Rencana Peningkatan Kinerja (RPK) yang disusun dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Tim Bank Dunia, tenaga ahli PIP, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Agenda kegiatan meliputi pemaparan hasil pendampingan, pembahasan gap analysis, fishbone analysis, root cause analysis (RCA), penyempurnaan matriks RPK, hingga finalisasi rencana implementasi.adv/andibunga
