SOPPENG–AMBARNEWS.COM || Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Naspidin, Rabu (29/7/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Penyampaian Rancangan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng memaparkan proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,83 persen hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 5,84 persen hingga 6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 2,67 persen hingga 2,95 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan berada pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.
Untuk struktur APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp949,88 miliar yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Adapun belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.
Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp30 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar serta pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar.
Meski optimistis terhadap prospek pembangunan daerah, Bupati Suwardi Haseng mengakui masih terdapat sejumlah tantangan fiskal yang harus dihadapi.
“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
