Mamuju ambarnews.com– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I Muhammad Apriady dan Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II Amir Hamzah menerima konsultasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait penginputan penganggaran belanja Tahun Anggaran 2027 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Konsultasi berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 20 Juli 2026.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah agar proses penyusunan dan penginputan anggaran belanja pada SIPD dapat dilakukan secara tepat, sesuai ketentuan, serta menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, tim Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten memberikan penjelasan mengenai mekanisme penginputan, penyelarasan kode rekening, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah selama proses penyusunan anggaran di SIPD.
Muhammad Apriady menyampaikan bahwa layanan konsultasi ini merupakan bentuk komitmen BPKAD dalam memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Amir Hamzah menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPKAD dengan perangkat daerah menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen penganggaran yang akurat dan berkualitas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Melalui kegiatan konsultasi ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh perangkat daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.adv/andibunga
