Mamuju ambarnews.com— Dalam upaya mempercepat penyelesaian tunggakan pelayanan pertanahan, jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan mengikuti rapat koordinasi bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kegiatan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari langkah evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, setiap satuan kerja diberikan arahan serta penguatan terkait strategi percepatan penyelesaian berkas layanan yang masih tertunda.
Rakor ini juga menjadi momentum penting bagi jajaran ATR/BPN untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat Jenderal menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja, optimalisasi sistem pelayanan, serta pengawasan internal agar setiap proses layanan pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, satuan kerja di daerah didorong untuk melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk melakukan inventarisasi terhadap berkas yang masih tertunggak, memperbaiki alur pelayanan, serta memastikan setiap permohonan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar operasional yang berlaku.
Dengan adanya koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan penyelesaian tunggakan pelayanan pertanahan dapat segera dituntaskan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan ATR/BPN semakin meningkat.
Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Barat, berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Melalui langkah sinergi antara Inspektorat Jenderal dan seluruh jajaran satuan kerja, ATR/BPN optimistis mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.red/adv
Percepat Penyelesaian Tunggakan Layanan, ATR/BPN Gelar Rakor Bersama Inspektorat Jenderal
