Berita

Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Terima Kunjungan LBH PANJI, Bahas Penguatan Layanan Hukum Desa

23
×

Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Terima Kunjungan LBH PANJI, Bahas Penguatan Layanan Hukum Desa

Sebarkan artikel ini

Mamuju ambarnews.com— Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Suhendra menerima kunjungan dan koordinasi dari Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH PANJI), di ruang kerjanya, Rabu (11/02/ 2026).

Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan LBH PANJI, Subhan. Kunjungan ini guna membahas penawaran kerja sama jasa layanan hukum bagi pemerintah desa se-Sulbar. Layanan yang ditawarkan meliputi perlindungan hukum, pendampingan, konsultasi, serta pemberian solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah desa secara komprehensif.

Koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik kerap menghadapi dinamika persoalan hukum, sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan yang tepat agar kebijakan dan pengelolaan keuangan desa tetap berada dalam koridor hukum.

Kerja sama yang ditawarkan akan difokuskan pada pemberian jasa layanan hukum yang dilaksanakan secara profesional dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus mengedepankan asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Kepala Biro Hukum Suhendra, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi pembangunan daerah melalui Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pemberdayaan desa sebagai pilar pembangunan daerah.

”Dengan adanya layanan hukum yang terstruktur dan komprehensif, diharapkan pemerintah desa semakin percaya diri dalam menjalankan kewenangannya, meminimalisir potensi sengketa hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum, Pemprov Sulbar terus mendorong terwujudnya desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan sebagai bagian dari implementasi Panca Daya dalam pembangunan daerah dan sejalan dengan visi dan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). adv/andibunga