MAMUJU ambarnews.com– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Berkah Mamuju pada Kamis (12/2) ini bertujuan untuk memetakan capaian serta menyusun langkah strategis penguatan kualitas demokrasi di wilayah sulbar.
Acara dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Anggota DPRD Sulbar, BPS, perwakilan unsur Forkopimda (BINDA, Polda, Korem, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi), Biro Hukum Setda Sulbar, Kanwil Kemenkumham, Kesbangpol Kabupaten, hingga perwakilan partai politik, LSM, jurnalis, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Muhammad Darwis Damir menjelaskan bahwa IDI merupakan program prioritas nasional yang menggunakan metode pengukuran baru. Pengukuran tersebut mencakup tiga aspek utama: aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan ke dalam 22 indikator meliputi kinerja bidang politik, ekonomi, dan sosial.
“FGD ini merupakan komitmen bersama untuk membedah instrumen IDI sebagai indikator tata kelola pemerintahan dan perkembangan politik di daerah. IDI berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang politik,” ujar Darwis.
Berdasarkan data terbaru, skor IDI Sulawesi Barat saat ini berada pada angka 74,56, mengalami kenaikan sebesar 0,1 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan tren positif, evaluasi bersama BPS mengidentifikasi beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian khusus (skor rendah), antara lain:
Pendidikan politik bagi kader partai politik.
Regulasi (Perda/Peraturan Bupati) terkait kebebasan berkeyakinan.
Pemenuhan hak politik.
Transparansi informasi publik.
Darwis menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki indikator tersebut. Ia menggarisbawahi beberapa poin penguatan, di antaranya transformasi partai politik menjadi sekolah kepemimpinan, modernisasi birokrasi yang transparan, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara demi stabilitas politik dan kualitas pelayanan publik sejalan dengan Misi Pembangunan Pancadaya Gubernur Sulbar , Suhardi Duka
Melalui FGD ini, diharapkan terkumpul data dan informasi yang akurat dari seluruh elemen masyarakat untuk penyusunan laporan IDI yang objektif. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk Anggota DPRD Sulbar Khalil Qibran dan pimpinan BPS Sulawesi Barat.adv/andibunga
