AMBARNEWS.COM || Salah satu kader unggulan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) asal Cabang Wajo Maju, Ahmad Muliyadi, secara resmi memantapkan diri untuk maju sebagai kandidat Calon Ketua BADKO HMI Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat (Sulselbar) pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XV yang akan digelar di Kota Palopo.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Dies Natalis HMI ke-79, Kamis (5/2/2026), sebagai bentuk refleksi terhadap arah gerakan HMI ke depan, khususnya di lingkup BADKO Sulselbar.
Ahmad Muliyadi dikenal sebagai kader yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika organisasi. Ia merupakan pelopor berdirinya HMI Cabang Wajo Maju dan pernah menjabat sebagai Ketua Cabang selama dua periode. Rekam jejak ini menjadi modal sosial dan politiknya dalam kontestasi kepemimpinan BADKO Sulselbar.
Dalam pencalonannya, Muliyadi mengusung gagasan besar bertajuk “HMI Civil Society”, yang menempatkan BADKO Sulselbar sebagai poros konsolidasi gerakan dan perlawanan intelektual.
Menurutnya, di tengah menguatnya hegemoni kekuasaan dan dominasi pasar yang kerap mengabaikan kepentingan rakyat kecil, HMI harus kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang independen, kritis, dan berpihak pada keadilan sosial.
“HMI tidak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan atau kepentingan elite. Kita harus kembali pada fungsi historis sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mengawal umat dan bangsa,” tegas Muliyadi.
Gagasan “HMI Civil Society” diarahkan untuk mengakhiri aktivisme dangkal dan politik transaksional, serta mengembalikan HMI sebagai inkubator intelektual organik yang berperan dalam menyongsong terwujudnya masyarakat madani.
Visi yang diusung Muliyadi adalah: “Terwujudnya HMI sebagai Inkubator Intelektual Organik demi Menyongsong Masyarakat Madani dan Pusat Peradaban.” Visi ini menempatkan HMI bukan sekadar organisasi struktural, tetapi sebagai ruang perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan struktural, pembodohan publik, dan kooptasi kekuasaan.
Ia juga menyoroti krisis gerakan mahasiswa saat ini yang menurutnya ditandai dengan melemahnya keberpihakan ideologis dan kesadaran kelas kader.
“HMI hari ini menghadapi ancaman serius: pragmatisme, kooptasi kekuasaan, dan kemiskinan gagasan. Karena itu, kader harus diposisikan sebagai intelektual organik—bukan penggembira kekuasaan, tetapi pengganggu status quo yang tidak adil,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Muliyadi menawarkan beberapa misi strategis, antara lain:
Membentuk kader yang religius, berideologi, dan berkarakter pejuang.
Melakukan rekonstruksi paradigma intelektual dengan mendorong kader beralih dari retorika menuju produksi ilmu, analisis kritis, dan advokasi nyata di masyarakat.
Membangun kemandirian ekonomi kader sebagai basis material gerakan.
“Kemandirian ekonomi kader adalah syarat mutlak agar HMI tetap merdeka secara sikap dan garis perjuangan,” tambahnya.
Dalam ranah kebijakan publik, Muliyadi menegaskan bahwa HMI harus berperan sebagai oposisi moral dan intelektual yang konsisten mengawal kebijakan negara, membela kaum mustadh’afin, serta melawan kebijakan yang elitis dan tidak berpihak pada rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi gerakan sebagai alat konsolidasi, edukasi, dan perlawanan terhadap disinformasi serta dominasi narasi elite.
Selain itu, HMI di bawah kepemimpinannya akan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen gerakan rakyat, akademisi kritis, dan komunitas akar rumput untuk membangun front masyarakat sipil yang kuat.
Menutup pernyataannya, Ahmad Muliyadi menegaskan bahwa tema “HMI Civil Society” adalah ikhtiar untuk mengembalikan HMI pada khittah perjuangan ideologisnya.
“Kader HMI harus menjadi zoon politikon yang tercerahkan—subjek sejarah yang menjaga keseimbangan antara negara dan pasar, serta berdiri tegak bersama rakyat. Di situlah HMI menemukan kembali marwahnya sebagai lokomotif peradaban,” pungkasnya.
Dengan garis perjuangan ini, diharapkan BADKO HMI Sulselbar ke depan mampu tampil sebagai kekuatan oposisi intelektual yang konsisten serta pilar masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan umat.
