Mamuju ambarnews .com– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi internal dalam rangka Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026, di Ruang Serbaguna Dinas ESDM ini fokus pada pembahasan capaian kinerja serta pengumpulan data program tahun anggaran 2025.
Agenda penting ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Alexander Arruanpasau, Pejabat Fungsional Perencana Abdul Syukur, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, serta jajaran staf Bidang Ketenagalistrikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qamaruddin Kamil, memaparkan bahwa pihaknya telah berhasil menuntaskan berbagai program strategis dengan total penggunaan anggaran mencapai Rp732,6 juta. Program-program di bidang ketenagalistrikan ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“LKPJ ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas melalui transparansi dan inovasi birokrasi,” kata Qamaruddin.
Rincian realisasi anggaran yang dipaparkan mencakup beberapa sub-kegiatan utama, di antaranya Penatausahaan Izin Usaha dan Penjualan Tenaga Listrik, Penatausahaan Izin Operasi Fasilitas Instalasi, serta Penganggaran untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Daerah Terpencil. Salah satu capaian yang paling menonjol adalah realisasi program listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, di mana tercatat sebanyak 171 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di enam kabupaten se-Sulawesi Barat telah menerima manfaat nyata dari program tersebut.
Selain bantuan fisik, Bidang Ketenagalistrikan juga aktif melaksanakan kegiatan pendukung seperti sosialisasi perizinan ketenagalistrikan, pengawasan dan monitoring terhadap badan usaha ketenagalistrikan, serta survei lapangan bagi calon penerima bantuan listrik gratis untuk tahun anggaran mendatang. Rapat ini menjadi langkah krusial bagi Dinas ESDM untuk memastikan seluruh data capaian kinerja terdokumentasi dengan akurat dalam LKPJ Gubernur, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik di sektor energi. adv/andibunga
