Mamuju ambarnews.com–Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja perangkat daerah. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar. Selasa, 27 Januari 2026
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, didampingi Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy, serta dihadiri Anggota Komisi III Sukri dan H. Antoni.
Adapun mitra kerja Komisi III DPRD Sulbar yang mengikuti rapat ini, yakni Dinas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Sulbar mengevaluasi capaian program dan realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dimana ini sejalan dengan salah satu panca daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga.
“Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik. Kami mendorong agar setiap perangkat daerah lebih fokus pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Harun.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan perangkat daerah dalam memperbaiki kekurangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, khususnya pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, energi, dan perencanaan pembangunan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar berharap hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan serta penguatan pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.adv/red
