Berita

FGD Kelayakan DOB Kota Mamuju, Wakil Ketua DPRD Sulbar Nyatakan Dukungan Penuh

22
×

FGD Kelayakan DOB Kota Mamuju, Wakil Ketua DPRD Sulbar Nyatakan Dukungan Penuh

Sebarkan artikel ini

Mamuju. ambarnews.com–Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, S.E., M.Si, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kajian kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju yang diselenggarakan di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Kamis, 4 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan proses pemekaran wilayah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan yang tertuang dalam Panca Daya, yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga.

FGD dihadiri berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan kajian DOB. Diskusi difokuskan pada evaluasi aspek administratif, teknis, dan kewilayahan yang menjadi prasyarat pembentukan Kota Mamuju sebagai daerah otonomi baru.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar menegaskan komitmen DPRD sejak 2014 untuk mengawal proses pemekaran tersebut, meski sempat tertunda akibat kebijakan moratorium DOB di tingkat nasional.

“Sejak 2014 kami telah memberikan dukungan dan berkomitmen mengawal proses ini. Namun pelaksanaannya terhambat oleh moratorium, sehingga pengurusan DOB juga ikut terhenti. Kami berharap akan ada regulasi yang membuka kembali peluang tersebut agar DOB ini tidak dikecualikan di Sulawesi Barat,” ujar Suraidah.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan sebelum dokumen usulan diajukan ke pemerintah pusat. “Persyaratan yang diperlukan harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami berharap FGD ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan tersebut,” tambahnya.

FGD ini menjadi tahap krusial sebelum penyusunan dokumen kajian akademik yang akan diusulkan secara resmi sebagai syarat pembentukan daerah otonomi baru. Melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan wacana pembentukan DOB Kota Mamuju dapat terwujud sesuai aspirasi masyarakat. rls/red