Mamuju ambarnews.com–Komisi III DPRD Sulbar melaksanakan rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Kamis, 20 November 2025
Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi III Sekretariat DPRD Sulbar dipimpin oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuria, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy dan Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi serta Asisten III pemprov Sulbar, Amujib. Adapun mitra kerja komisi III diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rapat ini menjadi forum koordinasi dan pendalaman terkait program, kegiatan, serta alokasi anggaran pada sejumlah OPD teknis yang menjadi lingkup kerja Komisi III. Pembahasan mencakup evaluasi capaian program tahun sebelumnya, sinkronisasi kebutuhan anggaran prioritas, serta penajaman arah kebijakan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya.
Salah satu misi utama (Panca Daya) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Barat adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Pimpinan Komisi III, Usman Suhuria menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bagian penting dari mekanisme penyusunan APBD, sehingga setiap usulan anggaran dapat tersusun lebih akuntabel, terukur, dan sesuai target pembangunan daerah tahun 2026.
“Kami ingin memastikan setiap program yang diusulkan OPD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, selaras dengan RKPD, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar perwakilan pimpinan Komisi III dalam rapat tersebut.
Komisi III berharap hasil dari rapat konsultasi ini dapat memperlancar proses pembahasan R-APBD hingga penetapan, serta memastikan APBD 2026 tersusun secara lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. adv
