Sulawesi Barat ambarnews.com– Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus mengambil langkah pengendalian yang lebih intensif dan terukur. Dalam rapat pengendalian inflasi nasional, ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga, memastikan kecukupan pasokan pangan, serta melakukan intervensi cepat terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga. Wamendagri juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar upaya pengendalian inflasi berjalan efektif.
Sejalan dengan arahan tersebut, perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada Oktober 2025 menunjukkan capaian yang tetap terjaga.
Inflasi nasional tercatat sebesar 2,86 persen year on year (yoy), sementara Sulawesi Barat berada pada angka 2,64 persen yoy. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Sulbar berada di bawah rata-rata nasional dan masih sesuai dengan rentang target pemerintah yaitu 1,5 hingga 3,5 persen.
Ini menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari menyampaikan bahwa sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi daerah, seperti beras, ikan layang, emas perhiasan, cabai merah, dan ikan cakalang. Menurutnya, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pada komoditas-komoditas tersebut menjadi kunci untuk mencegah terjadinya tekanan harga lanjutan.
“Di sisi lain, beberapa komoditas turut memberikan kontribusi deflasi, di antaranya jeruk nipis/limau, pisang, jagung manis, ikan kembung, dan telepon seluler,” ungkapnya.
Waris menjelaskan bahwa pergerakan harga yang bervariasi ini mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan yang perlu dipantau secara berkala agar stabilitas harga tetap terjaga.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama TPID provinsi dan kabupaten terus memperkuat berbagai langkah stabilisasi, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, peningkatan kerja sama antardaerah produsen, serta pemantauan intensif terhadap ketersediaan dan distribusi pangan.
“Kami memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau, terutama memasuki periode HBKN Nataru,” jelas Waris.
Dengan koordinasi yang semakin solid dan intervensi yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan stabilitas harga hingga akhir tahun 2025.adv/andibunga
