Mamuju ambarnews.com– Kondisi alam yang semakin tidak menentu menuntut kesiapan semua pihak, termasuk jajaran Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas PUPR, Ridwan Alimulk, dalam arahannya pada Selasa (7/10). Ia meminta seluruh jajaran teknis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, intensitas hujan tinggi yang akhir-akhir ini terjadi harus menjadi peringatan bagi organisasi perangkat teknis.
“Beberapa simpul drainase kita menjadi titik rawan banjir. Hal ini perlu kita antisipasi dengan gerak cepat dan tindakan efektif di lapangan,” ujarnya.
Ridwan juga menegaskan, titik rawan banjir maupun longsor harus menjadi fokus agar masyarakat tidak terdampak lebih parah ketika bencana datang.
Sejalan dengan itu, Dinas PUPR Sulbar juga terus memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Baru-baru ini, delapan orang pegawai diutus untuk mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana daerah yang dilaksanakan oleh BPSDM. Mereka tidak hanya dibekali keterampilan mitigasi, tetapi juga strategi penyusunan rencana kontinjensi pasca bencana.
“Hal ini tentu menjadikan kualitas SDM kami semakin baik. Kesiapan kita harus terwujud dalam tindak laku nyata menghadapi bencana nantinya,” tegas Ridwan.
Instruksi kesiapsiagaan ini juga berhubungan erat dengan kebijakan nasional. Sebelumnya, BNPB dan Kementerian PUPR di tingkat pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi fenomena iklim ekstrem yang dipengaruhi La Niña dan perubahan iklim global. Pemerintah pusat bahkan telah meminta daerah untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, memperbaiki saluran drainase, serta menyiapkan jalur evakuasi masyarakat.
Konteks tersebut memperlihatkan bahwa langkah Dinas PUPR Sulbar sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan memperkuat sistem drainase, menjaga infrastruktur jalan dari potensi longsor, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyiagakan personel di lapangan, maka dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin.
Ridwan menekankan, koordinasi lintas sektor juga diperlukan, baik dengan BPBD, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya poin keempat, yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Dengan menjaga lingkungan hidup, kita tidak hanya menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. adv/andibunga
