Jakarta, Ambarnews.com - Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan berupa Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penurunan Stunting berhasil diraih dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), kepada Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE.

Dalam sambutannya, Bupati Kaswadi Razak mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Soppeng dalam percepatan penurunan stunting merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.

“Penghargaan ini bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Pemerintah pusat menetapkan kriteria yang ketat dalam penilaian. Namun, berkat komitmen kuat dari pimpinan daerah, Forkopimda, dan dukungan penuh dari Tim Percepatan Penurunan Stunting, kita mampu meraih prestasi ini,” jelasnya.

Bupati Kaswadi juga menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menangani masalah stunting. “Ini harus menjadi perhatian serius ke depan. Penanganan stunting harus konsisten dan berkesinambungan, agar kita dapat mencegah terjadinya stunting baru di masa mendatang,” tambahnya.

Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen Kabupaten Soppeng dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Sebelumnya, Kabupaten Soppeng juga telah menerima Insentif Fiskal dari pemerintah pusat atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi, menambah deretan pencapaian positif daerah ini di berbagai sektor pembangunan.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Soppeng semakin menunjukkan kapasitasnya dalam mendukung program-program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah.