KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri  melaksanakan high level meeting bersama (TPID) Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (14/11). Adapun pertemuan tersebut mengangkat tema “Pengendalian Harga Pangan Di Daerah Non Penghasilan”.

Pada agenda tersebut Gubernur Ansar didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri yang sekaligus merupakan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri Suryono. Sementara itu dari Pemprov DKI Jakarta dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Sri Haryati bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Musni Hardi. 

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 lalu mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi dan memperoleh insentif Fiskal periode pertama dan kedua. Inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2023 sebesar 2,08% (years-on-years) lebih rendah dari inflasi Nasioal 2,56% (years-on-years). 

Dalam pemaparannya, Sri Haryati menyampaikan strategi yang dilakukan Pemprov DKI dalam hal ini TPID DKI Jakarta dalam mengendalikan Inflasi di wilayah DKI adalah dengan melaksanakan Program yang terencana pada alokasi anggaran termasuk optimalisasi Peran BUMD, Sinergi dan Kolaborasi antara TPID DKI Jakarta dengan berbagai Kementerian lembaga.

"Kemudian BUMD dengan bisnis yang fokus dan dikelola secara Profesional, menciptakan distribusi yang luas serta penyelenggaraan operasi pasar murah dan pangan bersubsidi diselenggarakan secara merata" paparnya.

Sebagai informasi, inflasi Provinsi Kepri pada bulan Oktober 2023 sebesar 2,46% (years-on-years). Sampai saat ini inflasi Provinsi Kepri masih dalam kondisi stabil yang juga masih di bawah rata-rata inflasi Nasioal yang berada di angka 2,56%. 

Terdapat beberapa komoditi inflasi terbesar dan yang mendominasi adalah komodoti cabai dimana jumlah produksi sekitar 7.110 Ton/Tahun dengan jumlah kebutuhan sekitar 8.202 Ton, terdapat defisit sekitar 1.091 Ton. 

Dalam pemaparannya Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan langkah kolaborasi strategis yang dilakukan provinsi Kepulauan Riau dalam mengendalikan Inflasi.

Di antaranya melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin, operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 63 kali pada tahun 2023 dan GPM (Gerakan Pangan Murah) yang dilaksanakan sebanyak 44 kali pada tahun 2023. 

"Lalu mengoptimalkan informasi melalui aplikasi harga bahan pokok harian dalam betuk website dan melaksanakan business Matching pelaku usaha dan distributor via virtual. Bersama Bank Indonesia mengoptimalkan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) kepri 2023 dengan tema sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan Nasional melalui Program Kepri Bersahabat" ungkap Gubernur Ansar.

Selanjutnya Gubernur Ansar menambahkan, melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD), komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan Moda Angkutan Laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan, serta monitoring stok dan pendistribusian Cadangan pangan pemerintah (CPP). 

"Kemudian bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menghadirkan Cold Storage Komoditi Cabai dengan kapasitas 7,5 Ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan. Pemberian bantuan pertanian berupa Traktor,bibit pupuk, Sarana Tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama Kabupaten/Kota terkait Swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuang desa untuk pertanian" imbuhnya.

Gubernur Ansar mengatakan, program-program kolaborasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannnya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai dengan harapan.

“Untuk itu kami mengapresiasi kerja sama kolaborasi antara Pemprov Kepri bersama Pemprov DKI Jakarta ini. Semoga terus berlanjut tidak hanya di bidang Inflasi tapi juga di bidang lainnya” tutup Gubernur Ansar. (Feri)